Negara dengan tinggi risiko bencana alam seharusnya sudah melakukan manajemen risiko dengan baik, namun faktanya banyak bencana yang tidak bisa di identifikasi sebelumnya yang terjadi di Donggala, Palu setelah di cari tahu ternyata alat yang sudah tidak berfungsi lama.
sumber : idntimes.com
Baru saja kemarin Sabtu (22/12) malam kembali terjadi lagi bencana alam Tsunami, lucunya BMKG awalnya tetap berkeras bahwa itu bukan Tsunami melainkan karena air laut pasang karena bulan purnama kemudian hanya dalam hitungan jam status berubah menjadi Tsunami.
Seperti dilansir dari idntimes.com Sutopo Akui Sempat Salah Beri Info Soal Tsunami Banten, Ini Sebabnya, "BNPB selalu mengacu pada BMKG. Begitu BMKG menyampaikan tidak ada gempa, ya kami sampaikan," kata Sutopo dalam konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (23/12) siang. Seperti diberitakan sebelumnya, Sutopo melalui akun twitternya, sempat menegaskan bahwa tidak terjadi gempa dan tsunami di daerah tersebut. Gelombang air laut yang menerjang daratan Sabtu malam itu, diduga karena gelombang pasang akibat peristiwa bulan purnama. Belakangan, Sutopo segera meralat pernyataannya itu setelah BNPB dan BMKG mendapat data dan laporan lengkap, bahwa yang terjadi memang tsunami. "Saya sudah minta maaf (di twitter)," ucapnya.
sumber : idntimes.com
Jika diperhatikan untuk kasus tsunami Donggala dan Banten mengalami hal yang sama bahkan Tsunami Banten parahnya sampai salah informasi, bisa dibayangkan jika BMKG terus mengalami kesalahan yang sama tidak terbayang korban akan berapa banyak lagi ?.
Dilansir dari kompas.com, edisi 25/10/2018 BNPB: Selama 2018, Ada 1.999 Kejadian Bencana. Itu artinya lebih dari banyak, bahkan sangat banyak terjadi seharusnya sudah lebih dari cukup untuk melakukan evaluasi.
Seperti apa dan bagaimana sebetulnya pemerintah melaksanakan manajemen risiko ? jika mengacu kepada ISO 31000:2018 pertanyaannya adalah apakah elemen Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses manajemen risiko dilaksanakan ?
sumber : kompas.com
Bagaimana pemerintahan akan mampu menaikan nilai jika masih faktor anggaran pengadaan teknologi mitigasi bencana masih dijadikan perdebatan dan pada akhirnya tidak di setujui ? akan berapa kali lagi kita kehilangan hilang, nyawa, harta dan lainnya jika hanya karena persoalan itu tidak bisa diselesaikan atau tidak serius di dukung. Bukankah manajemen risiko itu selalu integrasi dengan seluruh program dan proses bisnis ?
Penuli berharap pemerintah dalam hal ini BMKG bisa lebih serius menangani persoalan bencana di Indonesia, terima kasih.
Sumber : tribunnews.com, idntimes.com, kompas.com, pribadi penulis
Postingan
